40 Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Tahun 2019
Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013 Tahun 2019/2020 - Selamat berjumpa kembali sobat BukaGuru. Kali ini BukaGuru ingin berbagi informasi kepada adik-adik yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)
Kali ini BukaGuru ingin membagikan Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013. Soal ini bisa adik-adik pelajari disini, agar adik-adik sudah siap dalam menghadapi Ulangan PAS Tahun ini.
Untuk Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini sudah dalam unsur HOTS, PPK, Literasi dan 4C dari revisi akhir kurikulum 2013.
1. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan federative
(2) Kekuasaan inspektif
(3) Kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) Kekuasaan legislatif
(6) Kekuasaan konstitutif
Dari pernyataan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor ….
2. Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah ….
3. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ….
4. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah ….
5. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan pelaksanaan dari kekuasaan ….
6. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila, kecuali….
7. Di bawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, kecuali….
8. Dalam traktat konferensi hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki lebar….
9. Wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut berada diwilayah negara lain disebut wilayah ….
10. Negara Indonesia merupakannegara yang terkenal dengan sebutan (Archipelago) atau negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak ….
11. Orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari anggota suatu negara disebut ….
12. Duta besar dan konsul negara inggris yang berkedudukan di ibukota Jakarta dan berdomisili secara bertahun-tahun di Indonesia dapat digolongkan sebagai….
13. Asas penetapan status kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan disebut asas ….
14. Dalamhalpenetapan status kewarganegaraan, Indonesia merupakan negara yang menerapkanasas….
15. Ariana adalah seorang anak balita yang terlahir di negara canada yang menganut asas (ius soli). Ayah ariana adalah seorang warga negara brazil yang menganutasas (ius soli) sedangkan ibu ariana berstatus sebagai warga negara belanda (ius sanguinis) dalam kasus tersebut berlaku asas ….
16. Hakun tuk menolak status kewarganegaraan disebut hak ….
17. Di bawah ini yang merupakan faktor penyebab hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI adalah….
18. Kasus pembantaian etnik rohingya di Myanmar oleh kaum budha yang ditambah dengan sikap pemerintah Myanmar yang cendereng acuh dan melakukan pembiaran merupakan merupakan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal ….
19. Lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi/ UUD untuk mencapai tujuan negara disebut lembaga ….
20. Di bawah ini yang merupakan susunan dari lembaga negara Indonesia sebelum amandemen adalah ….
21. Lembaga supra struktur politik yang menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah ….
22. Lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi merupakan pengertian dari lembaga ….
23. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(1) Parpol
(2) POLRI
(3) KPK
(4) KOMNAS HAM
(5) ORMAS
(6) LSM
Dari peryataan di atas yang termasuk dalam lembaga insfrastruktur politik ditunjukkan oleh nomer ….
24. Menyatakan keadaan damai, perang, mengangkat duta besar atau konsul merupakan salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala ….
25. Lembaga MPR merupakan lembaga negara yang memiliki jumlah anggota sebanyak 692 yang terdiri dari lembaga ….
26. Dalam pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945, dewan perwakilan daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dipilih dari setiap provinsi dengan cara ….
27. Lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili pada tingkat asasi adalah ….
28. Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan hakim agung, menjaga, menegakkan kehormatan dan martabat perilaku seorang hakim adalah ….
29. Di bawah ini lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memilih 9 orang hakim konstitusi menurut pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
30. Di bawah ini merupakan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lembaga MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun tercantum dalam pasal ….
31. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden ke MK adalah ….
32. Penyelenggara urusan pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara adalah definisi dari ….
33. Di bawah ini yang merupakan hubungan antara lembaga MPR dan presiden adalah ….
34. Penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan adalah definisi dari ….
35. Di bawah ini merupakan urusan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diwakilkan pada pemerintah daerah, kecuali ….
36. Di bawah ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dibidang yustisi kecuali….
37. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanny asesuai kepentingan masayarakat setempat sesuai denganundang-undang disebut ….
38. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah ….
39. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanya merupakan pelaksanaan dari asas ….
40. Perhatikanpernyataanberikut:
(1) Penyelenggaraan pendidikan
(2) Penyelenggaraan ketertiban
(3) Penyelenggaraan pertahanan keamanan
(4) Penetapan hari libur keagamaan nasional
(5) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan
Dari peryataan di atas yang merupakan kewenangan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ditunjukkan pada nomor ….
Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ujian yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab. selengkapnya silahkan download pada link di bawah ini. agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.
Link Download Soal PAS PPKn Kelas 10 Semester 1 Tahun 2019
Untuk Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013 ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan PAS Tahun ini.
Itulah informasi yang bisa BukaGuru sampaikan untuk adik-adik mengenai Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013. Selamat belajar dan salam sukses ya. Terima Kasih.
Kali ini BukaGuru ingin membagikan Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013. Soal ini bisa adik-adik pelajari disini, agar adik-adik sudah siap dalam menghadapi Ulangan PAS Tahun ini.
Untuk Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini sudah dalam unsur HOTS, PPK, Literasi dan 4C dari revisi akhir kurikulum 2013.
Latihan Soal PAS PPKn Kelas 10 Kurikulum 2013
Berikut ini isi Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013.1. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan federative
(2) Kekuasaan inspektif
(3) Kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) Kekuasaan legislatif
(6) Kekuasaan konstitutif
Dari pernyataan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor ….
A. (1), (2) dan (3)
B. (2), (5) dan (4)
C. (3), (5) dan (1)
D. (4), (5) dan (3)
E. (5), (6) dan (3)
2. Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah ….
A. Mengusulkan RUU dan RAPBN
B. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
C. Mengangkat hakim danjaksa
D. Mengesahkan RUU menjadi UU
E. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara
3. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ….
A. Eksekutif
B. Konstitutif
C. Legislatif
D. Yudikatif
E. Federatif
4. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah ….
A. BPK
B. Bank indonesia
C. Inspektif
D. Bank umum
E. Asuransi
5. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan pelaksanaan dari kekuasaan ….
A. Federatif
B. Konstitutif
C. Eksaminatif
D. Inspektif
E. Yudikatif
6. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila, kecuali….
A. Keadilan
B. Kemanusiaan
C. Kerakyatan
D. Ketuhanan
E. Kemerdekaan
7. Di bawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, kecuali….
A. Bersedia dan siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
B. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
C. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
D. Menempatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun golongan
E. Ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
8. Dalam traktat konferensi hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki lebar….
A. 20 mil
B. 200 mil
C. 500 mil
D. 1000 mil
E. 10.000 mil
9. Wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut berada diwilayah negara lain disebut wilayah ….
A. Teritorial
B. Eksteritorial
C. Res communis
D. Res nullis
E. Perbatasan
10. Negara Indonesia merupakannegara yang terkenal dengan sebutan (Archipelago) atau negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak ….
A. 250.000pulau
B. 17.580pulau
C. 15.000 pulau
D. 16.508 pulau
E. 17. 508 pulau
11. Orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari anggota suatu negara disebut ….
A. Rakyat
B. Warganegara
C. Bukan warganegara
D. Penduduk
E. Bukan penduduk
12. Duta besar dan konsul negara inggris yang berkedudukan di ibukota Jakarta dan berdomisili secara bertahun-tahun di Indonesia dapat digolongkan sebagai….
A. Penduduk
B. Warganegara
C. Rakyat
D. Bukan penduduk
E. Bukan warganegara
13. Asas penetapan status kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan disebut asas ….
A. Iussolli
B. Iussanguinis
C. Iuscommunis
D. Ius nullius
E. Pewarganegaraan
14. Dalamhalpenetapan status kewarganegaraan, Indonesia merupakan negara yang menerapkanasas….
A. Iussolli
B. Iussanguinis
C. Iuscommunis
D. Ius nullius
E. Iussollidansanguinis
15. Ariana adalah seorang anak balita yang terlahir di negara canada yang menganut asas (ius soli). Ayah ariana adalah seorang warga negara brazil yang menganutasas (ius soli) sedangkan ibu ariana berstatus sebagai warga negara belanda (ius sanguinis) dalam kasus tersebut berlaku asas ….
A. Iussolli
B. Iussanguinis
C. Bipatride
D. Multipatride
E. Apatride
16. Hakun tuk menolak status kewarganegaraan disebut hak ….
A. Repudiasi
B. Opsi
C. Angket
D. Stelsel pasif
E. Stelsel aktif
17. Di bawah ini yang merupakan faktor penyebab hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI adalah….
A. Menikah dengan pria asing
B. Berdomisili di luar negeri
C. Bekerja di luar negeri lebih dari 10 tahun
D. Menempuh pendidikan keluar negeri
E. Masuk kedalam dinas tentara asing
18. Kasus pembantaian etnik rohingya di Myanmar oleh kaum budha yang ditambah dengan sikap pemerintah Myanmar yang cendereng acuh dan melakukan pembiaran merupakan merupakan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal ….
A. 27 ayat (1)
B. 28 A
C. 28 D ayat (1)
D. 29 ayat (2)
E. 30 ayait (1)
19. Lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi/ UUD untuk mencapai tujuan negara disebut lembaga ….
A. Negara
B. Nasional
C. Suprastruktur
D. Insfrastruktur
E. Independen
20. Di bawah ini yang merupakan susunan dari lembaga negara Indonesia sebelum amandemen adalah ….
A. MA, MK, presiden, DPR, BPK, KPK
B. Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA
C. BPK, DPR, MA, KY, DPA, presiden
D. Presiden, BPK, DPA, MK, KY, DPR
E. DPR, BPK, DPA, MA, presiden, MPR
21. Lembaga supra struktur politik yang menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah ….
A. MK
B. POLRI
C. KPK
D. Jaksa
E. Pengacara
22. Lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi merupakan pengertian dari lembaga ….
A. Negara
B. Pemerintah
C. Suprastruktur
D. Insfrastruktur
E. Independen
23. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(1) Parpol
(2) POLRI
(3) KPK
(4) KOMNAS HAM
(5) ORMAS
(6) LSM
Dari peryataan di atas yang termasuk dalam lembaga insfrastruktur politik ditunjukkan oleh nomer ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (4)
C. (3), (4), dan (5)
D. (4), (5), dan (6)
E. (5), (6), dan (1)
24. Menyatakan keadaan damai, perang, mengangkat duta besar atau konsul merupakan salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala ….
A. Pemerintahan
B. Negara
C. Eksekutif
D. Federatif
E. NKR
25. Lembaga MPR merupakan lembaga negara yang memiliki jumlah anggota sebanyak 692 yang terdiri dari lembaga ….
A. DPR dan DPRD
B. DPR dan BPK
C. DPR dan DPD
D. DPR dan DPA
E. MA dan KY
26. Dalam pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945, dewan perwakilan daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dipilih dari setiap provinsi dengan cara ….
A. Di angkat oleh presiden
B. Di usulkan oleh gubernur
C. Pemilihan umum
D. Diangkat oleh pemda
E. Diusulkan MPR
27. Lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili pada tingkat asasi adalah ….
A. DPR
B. MPR
C. MA
D. MK
E. KY
28. Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan hakim agung, menjaga, menegakkan kehormatan dan martabat perilaku seorang hakim adalah ….
A. MA
B. MK
C. KY
D. DPA
E. Presiden
29. Di bawah ini lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memilih 9 orang hakim konstitusi menurut pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
A. MK, MA dan KY
B. DPR, MPR, danpresiden
C. MA, presiden, dan DPR
D. BPK, DPR, dan MPR
E. MPR, DPR dan DPD
30. Di bawah ini merupakan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lembaga MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun tercantum dalam pasal ….
A. 2 ayat (1)
B. 2 ayat (2)
C. 22 C
D. 22 E
E. 23 A
31. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden ke MK adalah ….
A. MPR
B. DPR
C. MA
D. KY
E. DPA
32. Penyelenggara urusan pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara adalah definisi dari ….
A. Kementerian pusat
B. PERDA
C. Lembaga penyelenggara pemerintahan
D. Pemerintah pusat
E. Pemerintah daerah
33. Di bawah ini yang merupakan hubungan antara lembaga MPR dan presiden adalah ….
A. Memberikan pertimbangan dalam pembuatan grasi
B. Mengusulkan calon hakim agung
C. Membasah RUU yang berkenaan dengan otoda
D. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD
E. Keduanya memegang kekuasaan kehakiman
34. Penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan adalah definisi dari ….
A. Pemerintah pusat
B. Pemerintah daerah
C. Perda
D. Sistem otoda
E. Perangkat daerah
35. Di bawah ini merupakan urusan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diwakilkan pada pemerintah daerah, kecuali ….
A. Moneterdanfiskal
B. Yustisi
C. Agama
D. Pertahanan dan keamanan
E. Administrasi kependudukan
36. Di bawah ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dibidang yustisi kecuali….
A. Mendirikan lembaga peradilan
B. Mengangkat hakim
C. Mengangkat jaksa
D. Memberikan grasi
E. Menetapkan kebijakan keamanan nasional
37. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanny asesuai kepentingan masayarakat setempat sesuai denganundang-undang disebut ….
A. Otonomi daerah
B. Peraturan daerah
C. Pemerintah daerah
D. Daerah otonom
E. PERDA
38. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah ….
A. UU No. 26 Tahun 2000
B. UU No. 12 Tahun 2006
C. UU No. 39 Tahun 1999
D. UU No. 28 Tahun 1999
E. UU No. 32 Tahun 2004
39. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanya merupakan pelaksanaan dari asas ….
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi
C. Tugas pembantuan
D. Profesionalitas
E. Akuntabilitas
40. Perhatikanpernyataanberikut:
(1) Penyelenggaraan pendidikan
(2) Penyelenggaraan ketertiban
(3) Penyelenggaraan pertahanan keamanan
(4) Penetapan hari libur keagamaan nasional
(5) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan
Dari peryataan di atas yang merupakan kewenangan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ditunjukkan pada nomor ….
A. (1), (2) dan (3)
B. (2), (3) dan (4)
C. (3), (4) dan (5)
D. (4), (5) dan (2)
E. (5), (2) dan (1)
Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ujian yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab. selengkapnya silahkan download pada link di bawah ini. agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.
Link Download Soal PAS PPKn Kelas 10 Semester 1 Tahun 2019
Untuk Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013 ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan PAS Tahun ini.
Itulah informasi yang bisa BukaGuru sampaikan untuk adik-adik mengenai Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2013. Selamat belajar dan salam sukses ya. Terima Kasih.
0 Response to "40 Contoh Soal PAS 1 Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Tahun 2019"
Post a Comment